Proses Pendaftaran Merek

Dalam dunia perdagangan, peranan merek menjadi begitu penting, terutama dalam menjaga sebuah persaingan usaha yang sehat. Menurut Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 pasal 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Disisi lain, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Apabila dilihat dari pengertian tersebut, merek merupakan sebuah unsur penting yang harus dimiliki oleh sebuah usaha dan digunakan sebagai pembeda produk satu dengan produk sejenis lainnya. Merek juga dapat digunakan untuk membedakan sebuah jasa dengan jasa serupa lainnya. Menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, fungsi merek adalah sebagai berikut:

  1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
  2. Alat promosi, sehingga dalam mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
  3. Jaminan atas mutu barangnya;
  4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

Merek sebuah produk maupun jasa harus didaftarkan dalam Daftar Umum Merek untuk mendapatkan hak atas merek tersebut dan menghindari adanya pemakaian merek yang sama oleh pihak lain. Pendaftaran merek dapat dilakukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) oleh orang atau perorangan, perkumpulan, maupun badan hukum (CV, Firma, Perseroan). Adapun fungsi pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

  1. Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan
  2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya
  3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya

Pendaftaran merek kepada DJHKI dapat dilakukan oleh pemohon dengan cara mengisi formulir (secara tertulis) dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 rangkap dan wajib melampirkan:

  1. Surat berisi pernyataan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya, disertai dengan materai dan ditandatangani oleh pemohon
  2. Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa
  3. Apabila pemohon adalah badan hukum, wajib melampirkan salinan resmi atau fotokopi akte pendirian badan hukum yang dilegalisir oleh notaris
  4. Apabila permohonan menggunakan hak prioritas, wajib melampirkan 24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas serta bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia
  5. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon
  6. Bukti pembayaran biaya permohonan

Menurut pasal 5 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001, pendaftaran merek tidak dapat dilakukan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

  1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
  2. Tidak memiliki daya pembeda
  3. Telah menjadi milik umum
  4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Selain itu, merek juga tidak dapat didaftarkan apabila pemohon beritikad tidak baik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s